Dahsyatnya Anggaran Pendidikan di Indonesia, Sudah Benarkah Pengalokasiannya?*

Dahsyatnya Anggaran Pendidikan di Indonesia, Sudah Benarkah Pengalokasiannya?
____
*_Zainal Arifin_*

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan positif yg konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan dunia pendidikan di Indoneisa. Data-data yg digunakan berdasarkan data riil yg dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan memberikan pencerahan bertgjawab yang jauh dari budaya hoax.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dari 3 pilar pembangunan (pendidikan, ekonomi dan kesehatan). Jika masalah pendidikan di suatu bangsa dapat terselesaikan dg baik maka pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dg baik sekaligus kesehatan bagi warganya akan terwujud dg baik pula. Sehingga pendidikan merupakan pilar utama bahkan menjadi lokomotif pembangunan suatu bangsa. Atas dasar tersebut, sangatlah beralasan jika suatu negara gagal atau belum dapat mewujudkan sektor ekonomi dan kesehatan dengan baik dikarenakan gagalnya pemerintah dalam menjalankan sektor pendidikan.

Bagaimana dengan dunia pendidikan di Indonesia? Bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mendukung program pendidikan? Sudah cukupkah anggaran pendidikan dalam APBN kita?

Bila dilihat dari alokasi anggaran pendidikan terhadap besaran APBN, ternyata pemerintah sangat menaruh perhatian dan komit dengan dunia pendidikan, terlihat dari alokasi anggaran yang mencapai 20% dari APBN. Thn 2018 aja mencapai 444 T, dan naik menjadi  492,5 T di tahun 2019 dari total APBN 2.461 T. Amerika, Inggris dan Belanda aja mengalokasikan diantara 17-18%, bahkan Finlandia negara yang paling baik menerapkan sistim pendidikan di dunia hanya mengalokasikan 15% terhadap APBN nya.
Hanya sedikit negara di dunia  (dibawah hitungan 5) yang mengalokasikan anggaran pendidikan diatas 20%, sehingga dalam hal ini pemerintah sudah sangat serius mendudukan lokomotif pembangunan ini.

Namun data riil menunjukan bahwa sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan masih jauh dari harapan. berdasarkan data dari BPS bahwa masyarakat miskin saat ini masih berkisar 2 digit, yaitu bergerak diantara 10-12%, dimana angka kemiskinan di negara-negara makmur tidak melebihi dari 5-7%.
Kasus masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan masih banyak kita dengar, bahkan ada beberapa kasus seorang ibu yang harus menggadaikan bayinya ke salah satu RS sbg jaminan karena tidak mampu membayar biaya persalinannya (ditayangkan beberapa televisi swasta di berbagai tempat).

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2018 masih mencapai 6,8 juta orang atau sekitar 5,13%, sedangkan lulusan SLTA yg mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya sekitar 30%.

Data-data diatas hanyalah sebagaian kecil yang terjadi di negara tercinta ini, masih banyak data-data yg menguatkan bahwa ada sesuatu yang salah dari penyelenggara negara dalam mengalokasikan-menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran.
Alfakir melihat ada kesalahan yg sangat foundamental dalam penyelenggaraan pendidikan pada bangsa ini.
_________

Kesalahan fundamental menurut alfakir adalah pengalokasian anggaran utk pendidikan tinggi terlalu berlebih, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan dasar dan menengah. Gelontorkan anggaran sebanyak mungkin untuk sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) serta kesejahteraan para guru betul-betul diperhatikan agar lebih kreatif inovatif dalam mendidik peserta didik. Pendidikan dasar 7 sampai dengan 13 tahun, harus diarahkan untuk pembentukan karakter (akhlak dan moral) secara intensif melalui pendidikan agama,  serta proses pendidikan harus menebar kecerian melalui program bermain pada anak, sehingga akan tumbuh jiwa yg bahagia, terbuka, saling menerima, toleransi dan keterbukaan wawasan karena keceriaan dan kebahagiaan akan lebih mudah membuka hal-hal tersebut diatas.

Selanjutnya utk usia diatasnya sampai usia 20tahun, mereka diberi pendidikan karakter melalui kompetensi-keterampilan.
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas (SLTP-SLTA) seharusnya lebih diperbanyak melalui jalur kejuruan, Sekolah Menengah Pertama Kejuruan (SMPK) dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMAK). Juga memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana prasarana pendukung baik perangkat lunak maupun kerasnya. Dilakukan kerjasama dan terkoneksi dengan dunia industri. Program ini harus betul2 me jadi prioritas dari pemerintah dg alokasi dana yg besar serta diikuti aturan-aturan yg mengikat bagi dunia industri utk selalu melibatkan BLK dalam program usahanya, juga dibentuk badan pengawas untuk akselerasi keberhasilan program ini.

Bayangkan saja, jika lulusan SMK-terampil dg jaminan kerja di industri, pastilah anak2 bangsa akan berbondong-bondong mengambil pendidikan SLTA melalui jalur Kejuruan, SMK, dan ini akan menjawab permasalahan bangsa saat ini, dunia lapangan kerja akan tumbuh dan bonus demografi (lonjakan angkatan kerja) akan terserap. Hal ini akan menghasilkan pendapatan perkapita masyarakat semakin tinggi, dan otomatis menaikan kelayakan hidup anak bangsa indonesia.

Selain itu, kebijakan yg tak kalah pentingnya, kebijakan dari hulu yg perlu kesadaran lebih dari bapak2 anak bangsa, sedikit menghilangkan ego-ego pendidikan tingginya, yaitu pembatasan jumlah perguruan tinggi. Pembatasan ini dapat dilakukan dg menutup kemungkinan perizinan PT baru, bahkan kebijakan normalisasi terhadap kampus2 eksisting yg tidak layak baik secara administratif maupun kualitatif. Tutup ruang gerak para "penjudi" pencari rezeki melalui dunia pendidikan tinggi. Kebijakan ini secara langsung maupun tidak akan mengarahkan syahwat para pengusaha pendidikan agar berbondong-bondong membidik segmentasi SLTA KEJURUAN serta berlomba2 utk membuat Balai Latihan Kerja (BLK).
Jika arah kebijakan diatas dapat dijalankan, akan mengarahkan pola pendidikan yg benar-benar siap pakai, tidak bertele2, dan akan menumbuhkan jamur2 industri. Dan saya yakin indonesia adalah media paling cocok utk dunia industri yg mendunia, bayangkan kekuatan low cost labour yg dimiliki bangsa kita akan jauh bersaing dg bangsa2 lain. Indonesia akan menjadi kekuatan industri yg mendunia, segala jenis produk akan bermunculan di NKRI ini. Begitu senangnya jika anak bangsa mampu dan bisa menguasai produk2 dunia, yah..minimal kita dibawah kekuatan cina, dengan tetap tidak menjadi bawahan cina, melainkan mitra yg bermartabat dan saling membutuhkan.

Oya, ada hal yg perlu kita kaji dan ini sangat penting agar program di atas bisa berjalan dengan baik dan cepat. Yaitu, pengalokasian dana2 perguruan tinggi untuk *beasiswa* keluar negeri baik utk S1, S2 dan S3, harus dikurangi banyak, bahkan bila perlu ditutup dan dialokasikan utk hal yg jauh lebih mendukung dlm pembentukan negara industri. Adapun beasiswa kuliah dibatasi hanya utk di dalam negeri saja, hanya sebagian kecil karena tuntutan yg benar2 membutuhkan kuliah di luar negeri. Ingat kampus2 di Indonesia, seperti ITB, UI, UGM juga swasta seperti UII,  Muhammadiyah tidak jauh lebih jelek dibanding kampus diluar negeri sana!

Mari kita berhitung, satu orang utk menyelesaikan S2 dan lanjut S3 di luar negeri, sebut saja Inggris atau Jerman, tidak akan cukup dana 3-5Milyar Rupiah. Bayangkan duit rakyat sebegitu banyaknya hanya diberikan kpd seseorang yg belum jelas konstribusinya bagi peradaban anak bangsa, moso sih pertanggungjawaban uang rakyat milyaran hanya menyodorkan ijazah tok, enak temen, maaf ini nampak sarkasme, tapi insyaAllah punya niat baik utk peradaban bangsa.

Oya, untuk membandingkan uraian diatas, bayangkan seorang kepala desa (lurah) yg berjibaku mendampingi masyarakat siang dan malam, dengan program dana desa yang hanya berkisar 800jt sd 1,2 M saja harus berurusan dng KPK, padahal mereka benar2 berjibaku dalam peradaban masyarakat, tetap saja kesalahan sebatas administratif saja menjebloskan dirinya ke sel penjara. Bagaimana dengan kawan2 kita yg "terhormat", beasiswa ke luar negeri, menghabiskan Milyararan Rupiah, hanya dengan menunjukan ijazah saja klar lepas dari tuntutan pertangjawaban kpd masyarakat, apalagi setelah bergelar S2 dan S3 yg ada dikepalanya adalah mencari kedudukan, jabatan dan harta, tak sedikitpun pola fikirnya mensedekahkan kelebihannya untuk masyarakat bawah, mengabdi langsung dalam peradaban bersama rakyat di bawah, astaghfirulloh..
Maka kedepan, sebaiknya penerima beasiswa (apalagi keluar negeri) setelah klar beasiswanya, diwajibkan mengabdi kepada masyarakat secara langsung utk mengaplikasikan keilmuannya pada masyarakat, setidaknya dapat mendampingi pemerintah desa setempat utk akselesari pembangunan di daerahnya.

Untuk pencegahan penggunaan anggaran duit rakyat pada pendidikan tinggi khususnya beasiswa, semestinya Kepolisian, Kejaksaan bahkan KPK harus lebih serius melihat aliran duit rakyat yg digunakan orang2 soleh-pintar tapi lugu dalam kesolehan umat.
Tidak cukup ijazah saja sebagai pertanggungjawaban duit rakyat, melainkan kebermanfaatan bagi masyarakat secara langsung dalam kehidupan.

Mari kita kembangkan pendidikan karakter kepada anak bangsa, pendidikan dasar-menengah (dikdasmen) dengan bertumpu pada akhlak dan moral, pendidikan menengah-tinggi bertumpu pada kompetensi dan keterampilan.

Salam penuh berkah
Alfakir,
Zainal Arifin_kang Ipin

Subscribe to receive free email updates: