Lahirnya UU No.14 Tahun 1998 mendorong pernerintah dan BUMN untuk lebih transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Lahirnya   UU No.14  Tahun  1998 mendorong   pernerintah  dan BUMN  untuk   lebih  transparan dan  akuntabel    guna   mewujudkan   tata  kelola  pemerintahan  yang   lebih  baik.

ndang­undang No.14   Tahun  1998 tentang  Keterbukaan Informasi  Publik resmi diberlakukan  pada 2010 setelah melewati masa sosialisasi selama dua tahun.  Terlepas dari hingar­bingar

persetujuan dan penolakan  atas undang­undang yang dikenal dengan UU KIP ini,  patut  dicermati bahwa pemerintah  yang menginisiasi  lahirnya  un- dang­undang tersebut  tengah berupaya  untuk  terus memperbaiki  tata  kelola pemerintahan   yang lehih baik dengan menerapkan  prinsip  transparansi   dan akuntabilitas   kepada seluruh   badan­badan  publik mulai dari pemerintah  pusat hingga Badan Usaha Milik Negara.

Seperti  diungkap  oleh Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, kehadiran  UU KIP diharap­ kan bernilai  positif  bagi tata  kelola pemerintahan dan penyelenggaraan  pelayanan  publik, antara lain transparansi  dan akuntabilitas badan­badan publik, akselerasi  pemberantasan  KKN, optimal­ isasi perlindungan hak­hak masyakarat  terhadap pelayanan  publik, persaingan usaha sehat dan akselerasi  demokrasi.

Jika dorongan  isu transparansi  dan akuntabili­

tas selama ini hanya menjadi semacam imbauan

moral yang tak wajib dipatuhi  kini, setelah pem­ berlakukan  UU KIP seluruh badan publik wajib dan tunduk  pada klausul­klausul   transparansi dan akuntabilitas  yang mengikat  di dalam undang­ undang  tersebut.  Artinya,  seluruh badan  publik mulai dari instansi dan departemen di pemerin­ tahan  pusat, lembaga legislasi,  lembaga penegak hukum, pemerintahan   daerah, BUMN dan BUMD wajib memberikan  informasi  yang bisa dipertang­ gungjawabkan  dan dibutuhkan  oleh masyarakat

luas sesuai dengan aturan  yang tercantum  di dalam undang­undang tersebut.

Terlalu dini  memang jika kita menilai sejauh

mana undang­undang ini telah memberikan dampak positif terhadap  penerapan  prinsip  trans= paransi  dan akuntabilitas  khususnya  pada pemer­ intahan  dan BUMN. Namun, jika kita merujuk jauh  ke belakang  ke masa sosialisasi undang­un­ dang ini atau sebelumnya, upaya untuk  menerap­ kan prinsip  transparansi   terhadap  pemerintahan dan BUMN sebenarnya  telah mulai dilakukan melalui berbagai  instrumen  di luar UU KIP.

Ambil contoh audit keuangan  tahunan  yang

dilakukan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)

terhadap  laporan  keuangan  pemerintahan pusat.

GERAKAN  PRAMUKA

UNTUK MENAKLUKKAN

Coba dihubungkan   dengan masalah di atas, Ketua Komite  III DPD RI,  Dr Sulistyo  MPd  dalam   kesempatan   Si­ dang Paripurna  ke­to  DPD RI tersebut rnengatakan   bahwa  apa  yang  terjadi seat ini termasuk  korupsi  yang makin

menghancurkan

neg

eri  salah  satunya

MAFIA  PAJAK

adalah diakibatkan  oleh adanya  krisis

karakter yang melanda  masyarakat terrnasuk kecintaan  pada  negeri.   "Ka­ rena  jika  mereka   memiliki  karakter

yang kuat, jika  mereka  mencintai   ne­ gerinya,   tidak   akan  mungkin   seseo­ rang dengan tenangnya melakukan korupsi tanpa melihat akibatnya pada Negara,"  ungkap Sulistyo.

Oleh sebab itu,  salah satu cara yang

bisa dilakukan  agar masyarakat  meng­

hindari  perbuatan   yang bisa  rnerugi­ kan negaranya adalah dengan mening­ gikan kembali karakter  dan kecintaan mereka terhadap  negerinya.  Caranya? "Tegakkan  kembali gerakan  keprarnu­ kaanl"  tegas Sulistyo.

Saat ini,  kepramukaan   rriesti  ditata

kemball karena telah  kehilangan  roh­ nya,  Banyak  orang sekadar mengguna­ kan pakaian coklat,   namun  hanya  se­ batas formalitas. Padahal, menurut  Su­ lityo,   Gerakan   Pramuka,   merupakan Organisasi  Pendidikan  atau Organisasi kepramukaan,  bukan organisasi  kerna­ syarakatan,  organisasi  agama maupun

Permasalahan KKN odalah permasa­ lahan  karakter. Dl- perlukan pembe­

nahan  dint untuk memberslhkannya.

emenjak  penyelewengan   pa· jakyang  dilakukan oleh Pega­ wai Dirjen Pajak  Gayus Tam· bunan  pertama  kali terkuak, kasusnya   bergulir   bak  bola

panas  yang terus  diperbincangkan   ba­ nyak pihak  sampai  saat ini. Anggapan pun  meluas  bahwa  mafia  pajak  telah didominasl  oleh pihak pusat.  Padahal, nyatanya tidaklah  demikian.     Masalah penyelewengan  pajak tidak hanya ter­ [adi   di pusat,   namun  juga  di daerah. Seperti   dlkatakan  oleh  t<etua t<omite IV Dewan Perwakilan  Daerah  RI,  Prof Dr John  Pieris,  SH,   MS,   di  sela­sela Sidang Paripurna  ke­19  DPD RI (4/B) lalu,  justru,    mafia pajak  di daerah  le·

bih buas dlbandlngkan dengan pusat,

Hasil pemeriksaan  BPl< wilayah pa­ da semester   kedua  tahun 2009    lalu sempat  menemukan  bukti bahwa  ada

2 kabupaten yang kedapatan  tidak me·

nyerahkan   laporan   keuangan peme­

rintah daerahnya,  yaitu Kabnpaten  Se­

ram Timur dan Kabupaten  Kepulauan Aru. Namun  bukannya  DPRD menin­ daklanjuti  hasil pemeriksaan  tersebut, justru  kedua  bupatinya  terpilih  kem­ bali. "Sangat mungkin telah terjadi ko­ lusi antara  DPRD dengan kepala dinas tertentu demi mendapatkan  proyek, sehinga jika ada dugaan miss manage· ment oleh pihak pemerintah  pusat, DPRD lah yang akan melindungl  me­ reka,"  gernas John.

Akhirnya,   John   bersarna   anggota lain dari Komite IV DPD RI pun  men· dukung wacana pembentukan  satgas mafia kejahatan  pajak di daerah  kare­ na dinilai  bisa  memlnimalisir   tingkat kejahatan  dan penggelapan pajak di departemen  pajak di daerah, "Yang penting ada perwakilan satgas mafia pajak  di daerah.   Mekanismenya  tidak harus diangkat oleh presiden,  tapi bisa dibentuk   atau dilantik  oleh satgas pu­ sat,"  ungkap John.

organisasi   politik.  Gerakan  Pramuka

menjiwai betul keberadaan  Bhineka Tunggal Ika yang dapat  rnempersatu­ kan keanekaragaman   ras,  budaya  dan agama  di  Indonesia.   Pramuka  adalah

organisasi   pendidikan  yang  memper­ satukan  segala perbedaan  yang ada di Indonesia.    Pramuka   sendiri  merupa­ kan pendidikan  karakter  bagi generasi muda dimana di dalamnya juga mena­ narnkan jiwa nasionalis yang mengede­ pankan soft skill bukan knowledge dan tidak tertarik terhadap  politik.

Itu sebabnya,  Sulistyo sangat berha­ rap     Rancangan      Undang­Undang (RUU)  yang   dikedepankan    tentang Gerakan Pramuka  harus  segera disah­ kan untuk   mengantisipasi   munculnya gerakan  kepanduan  yang menyerupai Pramuka.   Padahal   sesuai  Kepres   No

238 Tahun 1961 telah diputuskan  bah­ wa seluruh  pandu  dilebur menjadi  sa­ tu dalam Gerakan  Pramuka.  Makanya, Sulistyo mendukung penuh dengan rencana   pengesahan    RUU  Gerakan

Pramuka,  asalkan  muatan  RUU yang

nantinya  menjadi  UU tetap  mengako­ modir  muatan   Kepres  yang  merupa­ kan ruh dari pramuka tersebut,"ung­ kapnya .•   INFORIAL 

Subscribe to receive free email updates: